PEMERINTAH Kota Bontang memilih tancap gas. Sekolah Rakyat—program yang diharapkan membuka akses pendidikan lebih luas—tidak ingin tertahan lebih lama. Namun, seperti lazimnya proyek pembangunan, batu sandungan muncul di titik paling mendasar: lahan.
Rapat pimpinan digelar, Senin, 13 April 2026, di Ruang Rapat Utama Kantor Wali Kota. Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni memimpin langsung. Wakil Wali Kota Agus Haris mendampingi. Para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) duduk melingkar. Agenda tunggal: percepatan.
Rapat ini bukan berdiri sendiri. Ia adalah kelanjutan dari kunjungan Pejabat Pembuat Komitmen Sekolah Rakyat dari Kementerian Pekerjaan Umum, sepekan sebelumnya. Artinya, tekanan datang dari pusat—dan waktu kian sempit.
Neni tidak berputar-putar. Ia menyebut tiga persoalan utama yang masih mengganjal: pematangan lahan, administrasi hibah, dan dokumen lingkungan. Tiga hal yang terdengar teknis, tapi sering menjadi penentu hidup-matinya proyek.
“Pembangunan tetap jalan. Kita percepat,” begitu garis besar arahannya.
Sorotan utama jatuh pada pematangan lahan. Pemerintah kota mengambil alih penuh tanggung jawab ini. Strateginya: efisiensi.
Alih-alih menunggu anggaran besar, pemanfaatan alat berat milik pemerintah daerah menjadi opsi. Cara ini dipilih untuk memangkas waktu sekaligus biaya.
Namun, persoalan tidak berhenti di situ. Administrasi hibah lahan juga harus bergerak cepat. Proses yang sering kali tersendat di meja birokrasi ini diminta dipangkas—tanpa melanggar aturan.
Dari sisi teknis, kabar baik datang. Tim menyebut sebagian lahan sebenarnya sudah dalam kondisi siap bangun. Yang dibutuhkan hanya perapihan.
Tetapi proyek sekolah tidak berdiri sendiri. Ia membutuhkan ekosistem: jalan akses, jaringan air, listrik, hingga fasilitas pendukung lainnya. Semua itu ikut dibahas dalam rapat—dan menambah daftar pekerjaan rumah lintas dinas.
Rapat menghasilkan tiga kesepakatan utama. Pertama, pematangan lahan dimulai April 2026. Kedua, percepatan perizinan dan dokumen lingkungan menjadi prioritas. Ketiga, koordinasi antar-OPD diperkuat.
Kata “koordinasi” terdengar klise. Tapi di banyak proyek pemerintah, justru di situlah letak persoalan sebenarnya: ego sektoral, tumpang tindih kewenangan, dan ritme kerja yang tidak seragam. [ADS/BTG]
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
