BENDAHARA Umum DPP Partai Demokrat, Irwan Fecho, menyoroti kondisi Kalimantan Timur (Kaltim) yang menurutnya kerap diwarnai polemik. Pernyataan itu disampaikannya usai menghadiri kegiatan halalbihalal dan pendidikan politik Demokrat Kaltim di Hotel Puri Senyiur, Sabtu (11/4/2026).
Ia menjelaskan, unggahan yang sempat ia bagikan di media sosial merupakan bentuk keprihatinan terhadap situasi daerah yang dinilai kurang kondusif bagi percepatan pembangunan.
“Kalau terus gaduh dan tidak solid, yang terdampak adalah masyarakat,” ujarnya.
Irwan menilai para pemimpin daerah memiliki peran penting dalam meredam dinamika politik yang berlebihan. Menurutnya, kepemimpinan tidak hanya diukur dari kemampuan berkompetisi, tetapi juga dari ketenangan dan visi jangka panjang.
“Pemimpin harus mampu menjaga sikap, melihat jauh ke depan, bukan sekadar berkontestasi,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa Kaltim saat ini telah memiliki struktur kepemimpinan lengkap, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Karena itu, sinergi antar pemimpin menjadi faktor kunci.
Menurut Irwan, harmonisasi antara eksekutif dan legislatif perlu terus dijaga. Ia menekankan bahwa seluruh elemen pemerintahan merupakan satu kesatuan yang memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat.
“Harmonisasi itu penting, baik antar kepala daerah maupun antara eksekutif dan legislatif,” ujarnya.
Ia juga mengajak seluruh pihak untuk mengurangi “kebisingan” yang tidak produktif dan lebih fokus pada kerja nyata.
Rakorda Jadi Momentum Konsolidasi
Pernyataan tersebut disampaikan dalam rangkaian Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) dan halalbihalal DPD Partai Demokrat Kalimantan Timur.
Kegiatan ini menjadi ajang konsolidasi internal partai pasca-Idulfitri, sekaligus memperkuat kesiapan menghadapi agenda organisasi ke depan.
Pelaksana Tugas Ketua DPD Demokrat Kaltim, Bambang Soepriyadi, menyebut Rakorda sebagai sarana penting untuk menyatukan langkah dan meningkatkan integritas kader.
“Kita ingin memperkuat soliditas menghadapi agenda partai seperti Musda dan Muscab,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, Irwan juga menginstruksikan seluruh kader, pengurus, hingga anggota legislatif Partai Demokrat di Kalimantan Timur untuk tetap mengawal aspirasi masyarakat.
Ia menekankan pentingnya kehadiran kader di tengah masyarakat, terutama di tengah tantangan ekonomi seperti efisiensi dan penyesuaian anggaran.
“Kader harus tetap bersama rakyat, membantu mereka yang sedang kesulitan,” tegasnya.
Irwan mengakui adanya keterbatasan anggaran di berbagai sektor. Namun, ia menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk memperlambat pembangunan.
Ia mendorong adanya koordinasi berjenjang antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar program pembangunan tetap berjalan efektif.
Meski Partai Demokrat tidak memegang kepemimpinan di tingkat provinsi, Irwan memastikan peran partai tetap berjalan melalui jalur legislatif dan fungsi pengawasan.
Fokus pengawalan mencakup program strategis seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi masyarakat, hingga isu pertahanan.
“Kami tetap berkomitmen membantu masyarakat melalui berbagai peran yang ada,” ujarnya.
Irwan berharap para pemimpin daerah dapat memberikan teladan dalam kepemimpinan, termasuk menjaga komunikasi yang baik dengan berbagai pihak.
Menurutnya, kondisi daerah yang kondusif akan menjadi fondasi penting bagi percepatan pembangunan.
“Kalau komunikasi terjaga dan kepemimpinan kuat, Kaltim bisa lebih kondusif dan fokus membangun,” pungkasnya. [re/dias]
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
