BONTANG, Pranala.co — Dialog itu berlangsung cair. Tidak berjarak. Warga Bontang, Kalimantan Timur (Kaltim) menyampaikan langsung apa yang mereka rasakan, sementara wakil rakyat mendengar—dan mencatat.
Dalam forum Besempekat DPRD Kaltim, pertemuan antara masyarakat dan legislatif tidak sekadar menjadi ruang keluhan. Lebih dari itu, forum ini diarahkan untuk memastikan setiap aspirasi benar-benar berlanjut menjadi program nyata.
Anggota DPRD Kaltim, Shemy Permata Sari, hadir langsung di tengah masyarakat. Ia tidak hanya menyerap aspirasi, tetapi juga menelusuri sejauh mana usulan warga yang sebelumnya telah direalisasikan.
“Kegiatan Besempekat ini bukan sekadar pertemuan, tetapi menjadi sarana memastikan aspirasi masyarakat benar-benar terealisasi dan dirasakan manfaatnya secara langsung,” ujarnya, Rabu (8/4/2026).
Ia menekankan, keterlibatan masyarakat menjadi kunci dalam mengawal jalannya pembangunan agar tetap sesuai kebutuhan di lapangan. Dalam dialog itu, sejumlah hasil nyata dari aspirasi warga mulai terlihat.
Narasumber Mappaeleo memaparkan, sebagian besar bantuan yang telah direalisasikan berfokus pada sektor pendidikan. Mulai dari dukungan fasilitas hingga kebutuhan penunjang belajar bagi siswa.
Selain itu, kebutuhan dasar masyarakat juga mulai dipenuhi, salah satunya melalui pembangunan sumur bor guna memastikan ketersediaan air bersih.
“Fokus bantuan memang lebih banyak ke pendidikan karena itu kebutuhan utama masyarakat. Namun kami juga mendorong program lain seperti sumur bor untuk menunjang kehidupan sehari-hari warga,” jelasnya.
Ia menambahkan, dalam forum tersebut warga kembali menyampaikan berbagai aspirasi baru yang akan ditindaklanjuti. “Aspirasi yang disampaikan hari ini akan kami tindak lanjuti sesuai mekanisme yang ada,” ujarnya.
Besempekat sendiri merupakan forum dialog terbuka antara DPRD Kaltim dan masyarakat. Tidak hanya menampung aspirasi, forum ini juga menjadi ruang evaluasi terhadap program yang telah berjalan.
Melalui forum ini, DPRD dapat memastikan realisasi program, mengidentifikasi kendala di lapangan, serta menyerap masukan langsung dari masyarakat.
Lebih jauh, Besempekat juga menjadi bagian dari fungsi pengawasan terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), agar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Istilah Besempekat berasal dari bahasa Kutai yang berarti “bermusyawarah”. Nilai ini menegaskan pentingnya duduk bersama, berdialog terbuka, dan mencari solusi terbaik secara kolektif. [RIL]
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
