ISU RENCANA penghapusan bantuan keuangan (bankeu) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) 2026 mulai mengemuka dan memicu kekhawatiran di sejumlah daerah, termasuk Kota Samarinda. Namun, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memilih bersikap hati-hati dan belum mengambil kesimpulan.
Sekretaris Daerah Samarinda, Neneng Chamelia Santi, menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan final dari pemerintah provinsi. Karena itu, Pemkot masih menunggu hasil pembahasan sembari menyiapkan langkah antisipasi.
“Kita tunggu saja keputusan akhirnya seperti apa. Dari provinsi masih dalam tahap pembahasan. Usulan dari daerah sudah kami sampaikan,” ujarnya, Kamis (9/4/2026).
Sekda Samarinda mengungkapkan, bantuan keuangan dari provinsi selama ini menjadi salah satu penopang penting pembangunan di daerah. Karena itu, Pemkot Samarinda berharap skema tersebut tetap dipertahankan, meskipun dengan nilai yang mungkin lebih kecil.
“Kami berharap masih ada, setidaknya untuk mendukung pembangunan kota,” katanya.
Menurutnya, keberadaan bankeu berperan dalam menjaga kesinambungan program pembangunan, terutama yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
Meski berharap bantuan tetap tersedia, Pemkot Samarinda juga mulai menyiapkan berbagai skenario jika terjadi penurunan signifikan, bahkan hingga penghapusan total.
Neneng memastikan, program prioritas tetap akan dijalankan. Namun, pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Program prioritas seperti pendidikan pasti tetap berjalan. Nanti kita sesuaikan dengan kondisi keuangan dan pola efisiensinya,” jelasnya.
Ia menambahkan, tren keuangan daerah pada tahun berjalan akan menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan anggaran ke depan.
“Kita lihat dulu tren tahun ini, baru kemudian menentukan langkah untuk tahun depan,” ujarnya.
Untuk tahun anggaran 2026, Pemkot Samarinda mengakui bantuan keuangan dari provinsi sudah mengalami penurunan. Kendati demikian, sejumlah program strategis tetap diupayakan berjalan.
Program tersebut antara lain penanganan banjir melalui pembangunan dan perbaikan drainase, penyediaan air bersih, serta peningkatan infrastruktur jalan.
“Penanganan banjir seperti drainase masih ada, air bersih juga, termasuk jalan. Mudah-mudahan tahun depan tetap ada walaupun jumlahnya berkurang,” kata Neneng.
Hingga kini, keputusan terkait bankeu 2026 masih berada di tangan Pemprov Kaltim. Pemerintah kota memilih menunggu kepastian sambil menjaga stabilitas perencanaan pembangunan. [ks/re]
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
